Ternyata Pajak Obligasi Ternyata Masih Dikaji

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah membahas implementasi resiko dari gagasan penurunan pajak pendapatan (PPh) dari bunga obligasi.

Penurunan tarif pajak obligasi ini dianggap akan berefek pada instrumen investasi yg sama hingga pengkajian butuh dijalankan dalam beberapa lapis.

Simak Juga : Obligasi adalah

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengemukakan sekarang ini belumlah ada deskripsi berkaitan pergantian tarif PPh untuk bunga obligasi ini, berkat pengkajian berkaitan penataannya masih tetap senantiasa dijalankan.

” Kembali dikaji ikut sebab pajak pada bunga obligasi beragam lapis. Itu tengah dicoba dirapikan lagi, ” kata Robert di Gedung Bursa Resiko Indonesia, Jakarta, Jumat (25/1) .

Pilihan Redaksi

Spektakuler! Jokowi Makin Utang Rp 1. 809 T Sepanjang 4 Tahun
Pajak untuk Kreditur Fintech P2P Gak Jelas!
Berjalan Alot, Negosiasi Tax Treaty Singapura Telah Final!
BI Semringah, Modal Asing Telah Masuk Rp 19, 2 T di Januari

Disamping itu, Kepala Tubuh Peraturan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengemukakan kalau terpenting untuk memperhitungkan resiko penurunan tarif PPh untuk bunga obligasi, terpenting untuk instrumen yg sama, seperti deposito. Hal tersebut mengingat sekarang ini, pajak deposito bahkan juga tambah tinggi ialah sebesar 20%.

” Masih tetap didiskusikan, jadi diskusinya saat ini untuk pajak obligasi itu antarpelaku ekonomi beda treatment-nya, bank beda dengan MI [manajer investasi], beda dengan dapen [dana pensiun], beda kembali dengan luar negeri. Jadi jika pengen mengontrol itu kita lihat kelak siapa yg akan mengenai sebab jika kita ngatur bakal juga ada yg mengenai, ” ujarnya di Jakarta, tempo hari Kamis (24/1) .

Disamping itu, gagasan penurunan tarif ini pula butuh dijalankan komunikasi dengan beberapa pemeran pasar yg aktif mengerjakan pembelian instrumen obligasi. Masalah ini mengingat penurunan tarif ini nanti akan berefek pada konstelasi fixed pendapatan di golongan pebisnis.

” Nah saat ini jika kita mengerjakan penurunan pajak obligasi kan musti lihat resikonya ke deposito, jadi tak simpel. Jadi kita lihat environtment bisnisnya bagaimana. ini yg masih tetap kaji serta bertanya ke pasar, seperti apakah kelak akan rubah konstelasi fixed pendapatan serta bagaimana konstelasi antarpelaku usaha. ”

Di akhir Oktober 2018, pemerintah lewat Kemenkeu ikut menyatakan akan membahas penurunan PPh bunga obligasi dalam negeri. Sekarang ini, besaran pajak bunga untuk Surat Mempunyai nilai Negara (SBN) yg diluncurkan pemerintah yaitu 15%.

Artikel terkait : reksadana adalah

” Yg tengah kami kaji yaitu turunkan PPh atas bunga obligasi. Semestinya kami akan memandang desas-desus yg ada. Tarifnya macam-macam, ” kata Robert di kantor Kementerian Keuangan pada 18 Oktober 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *