Jangan Lewatkan Aturan perpanjangan kontrak dan pajak perusahaan batubara PKP2B masih belum jelas

Pemerintah belum menerbitkan paket peraturan Aturan Pemerintah (PP) tentang izin pertambangan batubara serta penerimaan negara dari sektor bisnis komoditas emas hitam itu.

Meski sebenarnya, Kementerian Kekuatan serta Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membidik paket PP itu dapat kelar di akhir tahun 2018 terus, serta telah dapat mulai diimplementasikan di awalnya tahun ini.

KPK memandang bagian sumber daya alam mudah jadi tempat korupsi
Tapi, sampai saat akhir Kuartal I tahun ini, aturan itu gak kunjung keluar. Mengenai, paket PP yg disebut ialah revisi Aturan Pemerintah (PP) Nomer 1 Tahun 2017 mengenai pergantian ke empat atas PP Nomer 23 tahun 2010 mengenai implementasi kesibukan upaya pertambangan mineral serta batubara (minerba) , dan PP mengenai perlakuan perpajakan serta/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam sektor bisnis pertambangan batubara.

Lihat Juga : bilangan prima

Menurut berita yg di terima Kontan. co. id, Presiden Joko Widodo udah meneken PP itu pada minggu saat kemarin. Tapi, waktu di konfirmasi pada pihak pemerintah, dengan singkat Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono membatah berita itu. ” Tidak itu, belum (diteken Presiden) , ” jawab Bambang singkat, waktu didapati Kontan. co. id di kantor Ditjen Minerba di bilangan Tebet, Jakarta, pada Kamis (28/3) .

Di saat yg sama, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi ada disana. Gak jauh beda dengan Bambang, Hufron juga hemat bicara. Hufron juga gak pengin memberikannya komentar selanjutnya berkaitan progres paket PP itu. ” Saya tidak tahu, ” tuturnya.

Awal kalinya, Hufron optimis aturan itu dapat keluar sebelum tutup tahun 2018. Terus, mundur berubah menjadi minggu ke dua bulan Januari.

Seperti yg sempat dikabarkan KONTAN awal kalinya, waktu itu Hufron menuturkan ke dua Perancangan PP (RPP) itu menanti paraf dari Menteri-menteri berkenaan. Ialah Menteri ESDM jadi leading sector dalam Revisi PP Nomer 23 tahun 2010, Menteri Keuangan buat PP perpajakan serta penerimaan dari batubara, dan Menteri Koordinator Perekonomian.

Hufron mengemukakan, sisi dari Kementerian ESDM telah kelar, sebab Menteri ESDM Ignasius Jonan telah membubuhkan prafnya pada RPP itu. Terus, proses pengesahan RPP itu udah melalui saat harmonisasi serta finalisasi di Sekretariat Negara (Setneg) .

Asal tahu saja, revisi PP Nomer 23 tahun 2010 itu pada intinya mengendalikan berkaitan penyerahan perpanjangan izin juga pergantian status Persetujuan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) berubah menjadi Izin Upaya Pertambangan Privat (IUPK) . Seperti didapati, ada delapan perusahaan batubara raksasa dalam PKP2B generasi pertama yg dapat rasakan sangat awal implementasi dari aturan ini.

Selama ini, baru PT Tanito Harum yg telah perpanjang umur perizinannya yg udah habis 14 Januari 2019. Mengenai, ke-7 PKP2B generasi pertama yang lain yg dapat selesai kontraknya dalam sekian tahun kedepa ialah PT Arutmin Indonesia yg (1 November 2020) , PT Kendilo Coal Indonesia (13 September 2021) , PT Kalimantan timur Sempurna Coal (KPC) pada 31 Desember 2021, PT Multi Impian Penting (1 April 2022) , PT Adaro Indonesia (1 Oktober 2022) , PT Kideco Jaya Agung (13 Maret 2023) , serta PT Berau Coal (26 April 2025) .

Baca Juga : neraca saldo

Manajemen BUMI Sumber, induk upaya dari PT Arutmin Indonesia serta KPC yg kontraknya dapat habis dalam dua tahun ke depan, menyatakan masih tetap menanti terbitnya aturan itu. Sebelum ambil langkah buat ajukan perpanjangan izin serta pergantian status dari PKP2B berubah menjadi IUPK. ” Kami dapat ikuti aturan yg laku, serta kami menanti ketetapan sah dari pemerintah atas aturan itu, ” kata Dileep terhadap Kontan. co. id, Kamis (28/2) .

Awal kalinya, Kontan. co. id sempat memberitakan komentar dari beberapa perusahaan batubara raksasa pemegang PKP2B atas RPP perlakukan pajak serta penerimaan negara dari sektor bisnis batubara.

Seperti didapati, ada pergantian nilai di beberapa elemen perpajakan serta penerimaan negara dalam RPP itu. Ada yg di turunkan, seperti Pajak Pendapatan (PPh) Tubuh yg dapat turun berubah menjadi 25% sebelumnya setelah dibandrol sebesar 45% . Tapi, kenaikan ikut berlangsung di elemen dana hasil produksi batubara (DHPB) /royalti yg dapat naik dari 13, 5% berubah menjadi 15%.

Diluar itu, juga ada Pajak Bertambahnya Nilai (PPN) dengan prevailing (mengatur aturan perpajakan) serta pungutan sebesar 10% dari laba bersih. Ini sesuai sama aturan dalam Klausal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 atau UU Minerba, di mana disaat berubah menjadi IUPK, perusahaan kudu membayar sebesar 4% terhadap Pemerintah serta 6% terhadap pemerintah daerah.

Menyoroti masalah ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia memandang kenaikan royalti yg naik sebesar 1, 5% berubah menjadi 15% dapat memberatkan perusahaan. Biarpun ada penurunan PPh Tubuh, tapi kalau dikalkulasikan dengan kenaikan royalti adan ada PPN 10%, jadi beban perusahaan tambah lebih tinggi.

Sesaat, Head of Corporate Communication Division Adaro Energy Febriati Nadira ingin biar kenaikan tarif royalti batubara baru dipakai dalam situasi harga batubara yg tinggi. Menurut dia, dalam kenakan pajak serta pungutan di RPP ini, pemerintah bisa menempatkan formula yg dapat memajukan iklim investasi yg lebih menarik.

Ditambah lagi, lanjut Nadira, industri batubara mempunyai tingkat perebutan yg tinggi pada sekian banyak negara exportir. Nadira memberikan contoh Australia. ” Perumpamaannya di negara sisi Queensland – Australia di mana royalti diputuskan 7% buat harga batubara sampai US$ 100, ” papar Nadira.

Selanjutnya, General Manager Marketing Eksternal Relations PT Berau Coal Singgih Widagdo memandang, pada prinsipnya tarif royalti 13, 5% telah lumrah dengan situasi pasar serta harga batubara internasional. Lantaran menurut Singgih, peraturan perpajakan serta penerimaan negara ini setidaknya bukan hanya parsial disaksikan dari unsur perpajakan.

Namun ikut pertimbangkan investasi disektor pertambangan bekerja atas basic harga internasional yg berfluktuatif. ” Jadi seharusnya nilai royalti bukan cuman angka 13. 5 prosen atau 15 prosen, tapi menyimpulkan dengan situasi pasar batubara internasional, tidak cuman parameter economic cost, environment cost serta social cost dalam industri pertambangan batubara, ” jelas Singgih.

Mengenai, menurut Ketua APBI Pandu P. Sjahrir, kepastian hukum berkenaan dengan pergantian status dari PKP2B berubah menjadi IUPK ini dapat beresiko pada iklim investasi serta usaha batubara nasional.

Dia menyebutkan, bagaimana juga ketetapan yg tertuang dalam aturan yg berwujud revisi PP itu, setidaknya bisa lekas ditetapkan untuk memberikannya kepastian hukum serta investasi terhadap beberapa pemegang PKP2B yg dapat habis kontrak serta berganti status berubah menjadi IUPK. ” Itu berubah menjadi satu diantara kendala, dari segi aturan. Mesti ada kepastian (hukum serta investasi) , sebab bila tidak pastinya, bagaimana dapat kerja, ” papar Pandu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *